Analisis | Isu: Just Transition Work Programme (JTWP) | 26 Nov 2025
Oleh: Redaksi PINGGIR
Frasa “Transisi Berkeadilan” (Just Transition) telah menjadi mantra suci di setiap konferensi iklim. Di ruang-ruang berpendingin udara di Belém, para diplomat mengucapkannya dengan fasih seolah-olah mereka peduli pada nasib rakyat kecil.
Namun, di balik jargon manis itu, perdebatan di COP30 kemarin menelanjangi wajah asli negara-negara maju. Bagi mereka, “Transisi” hanyalah perpindahan pasar teknologi, sementara “Keadilan” adalah catatan kaki yang boleh diabaikan.
Pertarungan di meja negosiasi United Arab Emirates Just Transition Work Programme (JTWP) membuktikan satu hal: Global North (Utara) ingin kita berhenti memakai energi kotor, tapi mereka menolak membiayai konsekuensi sosialnya.
Di satu sisi ring, ada blok negara maju (Uni Eropa, EIG, Inggris, Selandia Baru). Narasi mereka tunggal dan teknokratis: hapus subsidi bahan bakar fosil secepatnya dan beralih ke energi terbarukan.
Di sisi lain, blok negara berkembang (G77+China, Kelompok Afrika/AGN, LMDC) datang dengan realitas lapangan. Bagi kita, transisi energi bukan sekadar ganti kabel listrik. Ini soal nasib jutaan buruh yang akan di-PHK, soal inflasi harga pangan karena biaya energi naik, dan soal kedaulatan energi nasional.
Negara berkembang menuntut pembentukan “New Institutional Arrangements” atau mekanisme pendanaan baru yang konkret untuk menanggung biaya sosial ini. Kita butuh dana hibah untuk jaring pengaman sosial, pelatihan ulang pekerja, dan diversifikasi ekonomi.
Apa jawaban negara maju? Menolak. Mereka enggan membicarakan mekanisme pendanaan baru. Mereka lebih suka bicara soal “toolbox” atau panduan teknis. Artinya: “Silakan kalian miskin karena transisi, kami akan kasih buku panduannya, tapi bukan uangnya.”
Salah satu bentuk pengaburan isu yang paling licik terjadi pada definisi “akses energi”. Kelompok negara berkembang (Indonesia, AILAC, AOSIS) memperjuangkan bahasa yang luas, akses energi universal, andal, dan berkelanjutan. Ini mencakup hak rakyat untuk mendapatkan listrik yang stabil untuk industri rumahan, pertanian, dan kehidupan layak.
Namun, negara maju dan beberapa kelompok lain berusaha menyempitkan bahasannya hanya pada “Clean Cooking”. Kenapa ini berbahaya? Karena ini adalah upaya sistematis untuk mengerdilkan kebutuhan energi negara-negara Selatan. Seolah-olah ambisi kita cukup sampai di “kompor yang bersih”, sementara mereka di Utara bebas menikmati surplus energi untuk server AI dan mobil listrik mereka. Ini adalah bentuk rasisme energi yang halus, membatasi cakrawala pembangunan kita hanya pada level subsisten.
Hasil akhir dari negosiasi JTWP di COP30 adalah keputusan untuk “mengembangkan mekanisme transisi berkeadilan” (Just Transition Mechanism). Mungkin terdengar bagus, tapi jangan sampai tertipu.
Mekanisme ini dirancang hanya untuk meningkatkan kerja sama teknis dan pertukaran pengetahuan, bukan untuk transfer dana masif yang kita butuhkan. Tanpa mandat pendanaan yang mengikat (Means of Implementation), mekanisme ini ibarat “ota lapau” (obrolan tongkrongan dalam bahasa minang), mereka hanya ngobrol sementara beban transisi tetap jatuh ke punggung rakyat di negara berkembang.
Kita tidak boleh naif. Transisi energi yang didorong oleh pasar global bukanlah pembebasan, melainkan perpindahan rantai pasok. Dari ketergantungan pada minyak (yang sebagian kita punya), menjadi ketergantungan pada teknologi hijau, paten baterai, dan utang transisi (yang semuanya mereka punya).
Jika “Just Transition” tidak menyertakan penghapusan utang dan transfer teknologi gratis, maka itu bukan transisi. Itu adalah kolonialisme ekonomi gaya baru. Rakyat harus sadar bahwa transisi ini bukan untuk menyelamatkan paru-paru kita, tapi untuk menyelamatkan portofolio investasi mereka.