PERSPEKTIF | Globalisasi | Bedah Film
3 Maret 2026
Oleh: PINGGIR.XYZ
Narasi arus utama selalu mengemas globalisasi sebagai sebuah keniscayaan peradaban yang membawa kemajuan. Namun, di balik etalase kemudahan akses dan investasi, bersembunyi mesin penghisap yang secara sistematis merampas kedaulatan negara dunia ketiga.
Awal Maret ini, Ruang Kelas Teori Ekonomi Politik Global mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Andalas menjadi arena pembongkaran narasi tersebut melalui pemutaran film dokumenter investigatif legendaris karya John Pilger, “The New Rulers of the World” (2001).
Bagi PINGGIR, karya dokumenter ini bukan sekadar arsip sejarah usang, melainkan pisau bedah yang relevan untuk membedah realitas politik-ekonomi kita hari ini. Dari dialektika yang terbangun di ruang kelas pasca-pemutaran film, mengemuka sejumlah analisis kritis yang menelanjangi wajah baru imperialisme modern, sebuah kekuasaan yang ternyata dibangun di atas fondasi genosida berdarah.
Salah satu tesis paling radikal dari film Pilger adalah membongkar tabu sejarah tentang bagaimana pintu masuk globalisasi di Indonesia sebenarnya dibuka.
Klaim “keajaiban ekonomi” rezim Orde Baru nyatanya dibangun di atas tumpukan jutaan mayat. Pilger mendokumentasikan bahwa tragedi pembunuhan massal 1965-1966 yang menumpas habis serikat buruh, petani, simpatisan kiri, dan kekuatan anti-imperialisme yang pada dasarnya adalah proses “pembersihan lahan” yang brutal. Tanpa disingkirkannya kekuatan massa tersebut, modal asing tidak akan bisa leluasa mengeksploitasi negara ini.
Fakta ini memuncak pada November 1967 di Konferensi Jenewa, Swiss. Dalam forum diskusi, poin yang dilontarkan salah satu peserta mengenai kontrasnya kebijakan luar negeri era Soekarno dan Soeharto menemukan pembuktiannya di sini. Pilger mengungkap bagaimana rezim militer Orde Baru duduk satu meja dengan perwakilan Bank Dunia, IMF, CIA, dan para CEO korporasi raksasa Barat. Di meja itulah, kekayaan alam Indonesia (tambang, kehutanan, energi) secara “dibagi-bagikan” kepada korporasi asing, sekaligus mendikte lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA).
Berangkat dari sejarah berdarah tersebut, forum diskusi kelas dengan tajam mematahkan pandangan awal yang mengira globalisasi adalah instrumen yang memudahkan kehidupan masyarakat dunia.
Muncul kesepakatan tajam bahwa globalisasi tidak lebih dari kepanjangan tangan kolonialisme. Segala narasi tentang kemudahan akses hanyalah selubung untuk menutupi sifat dasar sistem ini: penindasan. Jika globalisasi diklaim mengarah pada perkembangan, maka motor penggeraknya (kapitalisme) secara absolut beroperasi untuk tujuan penguasaan dan monopoli. Imperialisme telah bertransformasi, ia tidak lagi datang membawa pasukan militer, melainkan merangsek masuk melalui jerat utang dan perjanjian ekonomi yang dikendalikan oleh korporasi dan elite global.
Buah dari penundukan di tahun 1967 itu meledak pada krisis moneter 1998. Di titik ini, Indonesia terpaksa menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF, memaksa negara membuka keran privatisasi dan deregulasi ekonomi besar-besaran sebagai syarat pencairan dana talangan.
Forum menyoroti bahwa relasi investasi dan utang luar negeri ini tidak pernah berwatak netral. Lembaga-lembaga keuangan internasional datang membawa jerat administratif yang sifatnya dominan dan eksploitatif. Dalam sistem internasional, kesempatan akses tidak pernah didesain setara. Negara-negara maju (pusat kapital) secara terstruktur mengeksploitasi negara-negara pinggiran untuk memastikan terakumulasinya keuntungan.
Pertanyaan kritis pun muncul, Mengapa masyarakat saat itu tidak melawan manipulasi dan tunduknya negara pada lembaga global? Analisis yang mengemuka menjelaskan bahwa selain karena minimnya akses informasi yang transparan, masyarakat berada dalam kondisi terhimpit krisis yang memaksa. Lebih dalam lagi, sistem ini menciptakan ilusi kebebasan. Sekalipun masyarakat menuntut perubahan, struktur birokrasi dan pejabat yang berwenang mengambil keputusan pada dasarnya adalah agen-agen pengelola sistem kapitalisme itu sendiri.
Karya John Pilger dirilis pada 2001, menyoroti buruh-buruh pabrik yang dibayar murah demi kejayaan merek global. Namun, jika Pilger mengarahkan kameranya ke Indonesia dan khususnya Sumatera Barat hari ini, ia akan menemukan bahwa kejahatan globalisasi telah bermutasi menjadi jauh lebih brutal.
Penguasa baru dunia kini tidak hanya merampas tenaga manusia di bilik-bilik pabrik, tetapi merampas langsung ruang hidup, tanah ulayat, dan sumber air warga. Dominasi lembaga pendikte utang di masa lalu kini berganti rupa menjadi gurita investasi ekstraktif dan skema pendanaan global yang menunggangi narasi transisi energi, pembangunan infrastruktur, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada akhirnya, aktor dan bajunya mungkin berganti, namun hukum besinya tetap sama, kapitalisme hanya bisa bernapas dengan cara menumbalkan mereka yang berada di tapak paling bawah.
Catatan paling fundamental dari diskusi hari itu adalah kesadaran bahwa kemiskinan dan ketimpangan di negara berkembang bukanlah sebuah nasib atau kegagalan manajerial semata. Kemiskinan adalah kondisi yang sengaja dipelihara dan dilanggengkan untuk melestarikan sistem ekonomi yang rakus ini. Yang kaya difasilitasi untuk semakin menumpuk modal, sementara kelas pekerja ditekan ke jurang kemiskinan yang paling dalam.
Bagi PINGGIR, kesimpulan dari bedah film “The New Rules of the World” adalah sebuah seruan perlawanan. Penguasa baru dunia itu berwujud korporasi dan institusi finansial yang bahkan sanggup mendikte kedaulatan sebuah republik, sebuah penguasaan yang sejarahnya ditanam di atas pembunuhan massal rakyatnya sendiri.
Kesadaran kelas yang terbangun di ruang-ruang diskusi akademis harus segera ditransformasikan menjadi gerakan penolakan di jalanan dan di basis-basis akar rumput. Membongkar hegemoni narasi bahwa “investasi asing selalu baik” dan “utang adalah kunci pembangunan” adalah langkah pertama kita untuk merebut kembali kedaulatan dan masa depan yang dirampas.