Laporan Khusus | Isu: Politik Iklim Global (COP30) | 26 Nov 2025
Oleh: Redaksi PINGGIR
Di Belém, Brazil, tepat di jantung paru-paru dunia, para elit global baru saja menyelesaikan ritual tahunan mereka: COP30. Presidensi Brazil dengan bangga mengusung tema “Global Mutirão” sebuah istilah lokal yang berarti gotong royong atau mobilisasi kolektif untuk menjawab urgensi iklim.
Namun, bagi kita di Global South (Selatan Global), yang terjadi di ruang-ruang tertutup itu bukanlah gotong royong. Itu adalah pemaksaan kehendak. Di balik jargon manis “menyatukan kemanusiaan”, negara-negara maju (Global North) kembali memainkan kartu lama mereka, lari dari tanggung jawab sejarah sambil mendikte cara hidup negara miskin melalui mekanisme utang dan aturan dagang yang licik.
Kabar yang digadang-gadang sebagai “kemenangan” adalah peluncuran Baku to Belém Roadmap to 1.3T (B2BR). Dokumen ini menjanjikan peta jalan untuk memobilisasi pendanaan iklim hingga mencapai angka fantastis: USD 1,3 triliun per tahun pada 2035.
Angka yang memukau di atas kertas. Tapi mari kita bedah isinya.
Dokumen B2BR ini, meskipun mengakui angka 1,3 triliun, sama sekali tidak memberikan langkah operasional yang kredibel maupun mekanisme akuntabilitas yang jelas tentang bagaimana uang itu akan sampai ke tangan rakyat. Lebih parah lagi, negara-negara maju terus mendorong agar pendanaan ini berasal dari “semua sumber” (all sources), sebuah eufemisme untuk Sektor Swasta dan Utang.
Ini adalah pengkhianatan terhadap Pasal 9.1 Persetujuan Paris. Negara berkembang, yang diwakili oleh kelompok LMDC dan Arab Group, telah berteriak lantang menuntut ruang khusus untuk membahas kewajiban negara maju menyediakan dana publik (hibah), bukan investasi dagang. Namun, usulan ini dimentahkan.
Hasilnya? Komitmen yang tersisa hanyalah mobilisasi USD 300 miliar, sebuah angka receh dibandingkan triliunan dolar yang mereka habiskan untuk subsidi militer dan energi fosil. Sisanya? Kita disuruh mencari sendiri lewat pasar bebas.
Ketidakadilan paling telanjang terlihat pada perdebatan mengenai Unilateral Trade Measures (UTM). Ini adalah kebijakan sepihak negara maju seperti Pajak Karbon Perbatasan (CBAM) Uni Eropa yang memajaki produk dari negara berkembang atas nama “emisi karbon”.
Bagi negara berkembang, kebijakan ini adalah proteksionisme dagang berkedok lingkungan. Ia memukul ekonomi Selatan secara tidak proporsional dan melanggar prinsip keadilan iklim (Common but Differentiated Responsibilities).
Kelompok negara berkembang (LMDC, G77, Arab Group) mendesak agar isu ini dibahas dalam agenda khusus untuk melawan unilateralisme. Apa respon negara maju?
Uni Eropa, Jepang, dan Kanada menolak mentah-mentah. Alasan mereka klasik dan birokratis, “Ini urusan WTO, bukan urusan UNFCCC”. Mereka ingin terus memajaki kita, tapi menolak untuk diawasi dampak kebijakannya. Ini adalah bentuk Kolonialisme Hijau: mereka yang merusak bumi di masa lalu demi industrialisasi mereka, kini menghukum kita yang sedang membangun karena “polusi”, sambil mengeruk keuntungan dari pajak tersebut.
Di sektor energi, kemunafikan berlanjut dalam Just Transition Work Programme (JTWP). Negara maju (Uni Eropa, EIG, Inggris) mendesak narasi tunggal, tinggalkan energi fosil secepatnya.
Terdengar mulia? Tunggu dulu. Ketika negara berkembang (G77+China, AGN) meminta pembentukan mekanisme pendanaan baru untuk menanggung biaya sosial transisi tersebut, seperti nasib buruh yang di-PHK atau rakyat yang butuh subsidi listrik mereka para negara maju itu menolak.
Mereka menuntut kita melakukan transisi energi yang mahal, tapi menolak membiayainya. Mereka ingin kita membeli teknologi panel surya dan turbin angin dari pabrik mereka, menggunakan utang yang bunganya masuk ke bank mereka. Ini bukan transisi berkeadilan, ini adalah transfer kekayaan dari Selatan ke Utara.
COP30 di Belém membuktikan bahwa panggung diplomasi iklim global telah dibajak. Alih-alih menjadi forum untuk membayar utang ekologis, ia berubah menjadi pasar dagang karbon dan teknologi.
Kita tidak bisa lagi menggantungkan nasib pada belas kasihan donor internasional atau janji manis 1,3 triliun dolar yang semu. Solusinya bukan di Belém, bukan di Baku, dan bukan di Geneva. Solusinya ada pada pengorganisiran rakyat di tapak untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari keserakahan yang sama, baik yang berbaju cokelat (tambang) maupun yang berbaju hijau (proyek iklim palsu).
Rakyat harus tahu, Mereka tidak sedang menyelamatkan bumi. Mereka sedang menyelamatkan kapitalisme mereka sendiri.