Perspektif | 23 Desember 2025 | FISIP, UNAND
Angka partisipasi yang hanya menyentuh kisaran 464 pemilih dalam pemilihan umum raya (PEMIRA) pertama ini bukanlah sekadar statistik kering, melainkan sebuah lonceng kematian yang berbunyi nyaring bagi demokrasi di FISIP Universitas Andalas. Kekacauan teknis yang terjadi di lapangan bukan sekadar kegagalan administrasi belaka, melainkan puncak gunung es dari pembusukan sistemik yang telah dipelihara selama bertahun-tahun oleh elit mahasiswa yang gagap sejarah. Kita harus berhenti menyalahkan apatisme mahasiswa awam sebagai satu-satunya penyebab sepinya bilik suara, karena ketidakpedulian tersebut sejatinya adalah respons rasional terhadap sebuah sirkus politik yang sama sekali tidak menawarkan harapan maupun relevansi bagi kehidupan nyata mereka sebagai mahasiswa.
Tahun ini menjadi catatan kelam karena transisi pertama dari sistem musyawarah Sidang Umum menuju sistem pemilihan langsung justru dikelola oleh panitia amatir yang tampak kebingungan dengan aturan yang mereka pegang sendiri. Panitia penyelenggara secara terang-terangan mempertontonkan standar ganda dengan mempersulit pendaftaran calon yang tepat waktu karena alasan teknis sepele seperti hujan, namun di sisi lain menggelar karpet merah bagi calon yang terlambat mendaftar dengan dalih keadilan dan hak asasi yang dipelintir. Lebih parah lagi, mereka berlindung di balik istilah hukum yang terdengar canggih seperti “Recht Vacuum” dan “Konsensus” untuk melegalkan tindakan inkonstitusional, seperti mengadakan pemilihan tambahan hanya karena hasil seri, padahal tidak ada undang-undang yang mengatur pemungutan suara tambahan.
Kekacauan teknis yang kita saksikan hari ini hanyalah gejala hilir dari sebuah pengkhianatan historis yang lebih fundamental, yakni ketika identitas politik kita didegradasi dari “Negara Mahasiswa” yang berdaulat penuh menjadi sekadar “Negara Bagian” yang subordinat. Para perancang sistem ini berdalih bahwa perubahan konstitusi dan sistem pemilihan dilakukan demi menciptakan partisipasi yang lebih luas, namun nyatanya mereka menggunakan ketidakhadiran mahasiswa sebagai pembenaran untuk menyepakati aturan main secara sepihak di ruang-ruang tertutup. Narasi bahwa mereka telah mencoba mengajak mahasiswa adalah kebohongan publik, karena sistem ini sejak awal memang tidak didesain untuk partisipasi massa, melainkan untuk menciptakan kenyamanan bagi segelintir elit agar dapat berkuasa tanpa guncangan berarti.
Kita juga harus berani mengakui bahwa matinya nalar kritis di kampus adalah konsekuensi logis dari cengkeraman sistem pendidikan neoliberal yang memperlakukan kampus layaknya pabrik dan mahasiswa sebagai konsumen belaka. Mahasiswa hari ini diteror oleh kenaikan biaya kuliah yang mencekik, beban akademik yang tidak manusiawi, dan tuntutan magang yang menghabiskan waktu, sehingga tidak ada lagi ruang mental yang tersisa untuk memikirkan politik kampus. Sementara itu, elit-elit mahasiswa di BEM dan DPM justru gagal menangkap kegelisahan ini dan malah sibuk bermain peran sebagai pejabat negara dengan segala birokrasi kosongnya, yang semakin memperlebar jurang pemisah antara organisasi kemahasiswaan dengan realitas penderitaan mahasiswa sehari-hari.
Tragedi terbesar dari situasi ini adalah tampilnya barisan pengurus lembaga yang bukan saja tidak kompeten, tetapi juga miskin gagasan dan hanya menjadikan jabatan sebagai ajang panjat sosial demi mempercantik CV mereka. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi siapa pun pemimpin baru yang terpilih, karena meskipun ia membawa semangat progresif, ia akan memimpin di atas reruntuhan sistem yang bobrok dan dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mencari validasi eksistensi tanpa paham substansi perjuangan. Tanpa kesadaran kolektif untuk melawan, energi progresif tersebut akan dengan mudah dijinakkan atau disandera oleh budaya organisasi warisan lama yang korup dan feodalistik.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan FISIP adalah dengan mengubah haluan gerakan secara radikal, meninggalkan obsesi menjadi birokrat kampus, dan kembali pada kerja-kerja pengorganisiran yang membumi. Mahasiswa harus menyadari bahwa musuh utama mereka adalah sistem kapitalisme global dan ketidakpastian kerja (prekaritas) yang mengancam masa depan mereka sebagai cadangan tenaga kerja murah. Sudah saatnya kawan-kawan yang aktif di kampus berhenti bermain negara-negaraan dan mulai membangun serikat-serikat belajar, menghidupkan kembali diskusi kritis, serta menggalang kekuatan kolektif untuk menghadapi krisis politik dan ekonomi yang nyata di depan mata.